Komentar Kasus HAKI

Kasus Band Gigi Somasi MVP Pictures PH Film Toilet 105
Menurut saya, kasus seperti ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Maka, lebih baik diselesaikan secara damai. Mungkin dipakainya lagu Gigi sebagai backsound film ini tanpa seijin band tersebut memiliki alasan dari pihak manajemen film. Akan tetapi, hal ini memang akan sangat merugikan band tersebut. Namun, jika jalan damai tidak dapat ditempuh maka mungkin memang lebih baik untuk menempuh jalan hukum.
Hal seperti ini jangan sampai mempengaruhi kreatifitas dari band Gigi itu sendiri. Semoga kasus seperti ini masih dapat membuat Gigi terus berkarya dan tidak menghambat karir dari band ini. Melihat adanya kasus seperti ini, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum di Indonesia belum maksimal. Apabila pemerintah dapat memaksimalkan hukum- hukum tentang perfilman maka pembajakan di Indonesia mungkin tidak akan menjadi peringkat tertinggi di dunia.
Tinggi pembajakan di Indonesia mungkin saja dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah pada undang- undang perfilman. Mungkin saja kasus seperti group band Gigi diatas dapat terjadi karena kurangnya undang- undang hak cipta yang dibuat pemerintah. Penegakan hukum di bidang HAKI sangat penting mengingat perdagangan barang maupun jasa semakin berkembang di Indonesia. Pembajakan merupakan hal yang dapat menjadi kendala perdagangan maupun investasi. Investor perfilman, khususnya dari mancanegara pastinya menginginkan konsistensi dalam kondisi hukum dan merupakan hal yang tidak mungkin dapat ditawar- tawar lagi.
Jika dilihat, mungkin pembajakan di Indonesia mulai berkurang, namun hal ini jangan sampai membuat pemerintah cukup puas hanya dengan hal itu saja. Masih banyak kasus pembajakan yang kelihatannya lepas dari perhatian pemerintah.
Pembajakan atau pemalsuan barang atau jasa dapat membawa dampak seperti :
• Kerugian besar terhadap ekonomi;
• Pemilik Haki harus menanggung biaya- biaya yang cukup besar untuk mencegah dan menghindari pembajakan;
• Merugikan konsumen yang menginginkan kualitas dari produk aslinya;
• Pemilik Haki dan produsen barang asli dirugikan karena menurunnya permintaan pasar.
• Pengaruh buruk bagi ekonomi nasional karena pemalsuan dapat menyebabkan pengangguran.

Undang- undang hak cipta memang dapat memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan kepada pelanggar hak cipta. Hal ini mungkin yang menjadi alasan band Gigi ingin menggugat MVP Pictures tersebut. Namun, apabila masih bisa menempuh jalan damai maka hal itu akan lebih baik untuk dilakukan.
Di Jepang, penanganan HAKI secara hukum telah menjadi tradisi hukum yang cukup panjang. Di Amerika Serikat,pejabat bea cukai berwenang untuk menahan di perbatasan barang- barang yang melanggar HAKI dan juga mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan mengenai perselisihan antara pemegang hak dan importer yang kaitannya dengan barang- barang yang diduga melanggar HAKI. Melihat ketatnya hukum di negara- negara ini, seharusnya Indonesia juga dapat mengikuti contoh dari negara tersebut. Maka, mungkin pembajakan di Indonesia tidak sebebas seperti saat ini.
Bila kita melihat hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum mungkin memang sangat dipengaruhi oleh budaya, struktur, hukum suatu negara, termasuk Indonesia. Walaupun pemerintah telah mengundangkan sejumlah peraturan perundang- undangan di bidang HAKI, lembaga- lembaga secara structural telah dibentuk, namun budaya hukum, dan juga termasuk kesadaran hukum masyarakat pada umumnya masih belum memadai.
Maka, bukan hanya hukum pemerintah yang kita bisa salahkan, tetapi juga kurangnya perhatian masyarakat akan peraturan perundang- undangan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perundang- undangan HAKI tentu saja akan sangat merugikan bukan hanya masyarakat itu sendiri tetapi juga negara. Jika, hal ini dibiarkan semakin lama maka mungkin kedepan bukan hanya band Gigi saja yang akan merasakan dampak dari pelanggaran HAKI, tetapi juga mungkin band- band lain.